Gelombang aksi keprihatinan KITRA atas kemiskinan TNI POLRI digelar puluhan Aktivis mahasiswa dan elemen masyarakat di tiga propinsi, bersamaan mereka menyuarakan tuntutan yang sama, Wujudkan 50 Juta/Bulan gaji TNI POLRI.
Di kota padang Sumatera barat puluhan Aktivis KITRA mendatangi Kantor DPRD untuk menyampaikan tuntutanya. Koordinator KITRA Sumbar, Muhammad Rafi membeberkan, aksi ini digelar sebagai bentuk solidaritas atas nasib para pahlawan yang berjuang 24 jam untuk negara dan untuk perbaikan ekonomi keluarganya.
Rafi menuturkan, pihaknya berkeyakinan, bila TNI Polri sejahtera maka tentu seluruh waktu, energi dan keterampilan mereka tidak perlu terbagi atau terbelah demi mencari uang tambahan bagi keluarganya, 24 jam ini digunakan total buat Negara dan rakyat sebab kebutuhan keluarga dan masa depannya dijamin oleh Negara.
Begitu pun di Tasik Malaya, Jawa Barat, massa KITRA berunjuk rasa di Alun-alun Manonjaya. Dengan menggelar spanduk berisi tuntutan menaikkan gaji TNI POLRI.
Senada tuntutannya, Koordinator Lapangan KITRA Tasikmialaya M. Soyan Daud menyebutkan, pemerintah hanya berkutat pada angka kebutuhan per hari sebagai indikator gaji, kenaikan gaji dalam PP tersebut dinilai tidak akan berpengaruh terhadap perbaikan taraf hidup aparatur TNI Polri.
"Kenaikan yang dimaksud dalam PP tentang Gaji TNI POLRI hanyalah penyesuaian sudah ketinggalan jauh dibanding harga-harga kebutuhan pokok saat ini," ungkap Sofyan.
Di tengah tugasnya menjaga stabillitas keamanan negara, seluruh aparatur TNI Polri menggantungkan hidupnya dari gaji bulan mereka, semantara jumlahnya tak bisa diandalkan sebagai sumber simpanan, modal untuk biayai hidup sekeluarga, cost sosial, dan warisan bagi anak cucunya.
"Tuntutan KITRA ingin mengoreksi penyimpangan yang sudah lama jadi wabah bencana kemanusiaan" Beber Sofyan Daud.
Aksi serupa terjadi di Makassar tepatnya depan kampus UMI, Aktivis berorasi dan menggelar Spanduk bertuliskan "Naikkan 50Juta/Bulan Gaji TNi POLRi sebagai Tanda bangsa Merdaka" sambil membagikan selebaran tuntutan kitra.
Koordinator Lapangan KITRA, Syamsumarlin dalam orasinya mendesak Pemerintahan Jokowi untuk mengakhiri sistem penghasilan yang memiskinkan Jutaan keluarga TNI POLRI.
"Janji Nawacita yang sudah teken merupakan Komitment tertulis guna Mensejahterakan TNI POLRI, harus segera direalisasikan, sehingga menjadi modal bagi Pemerintah menata Kehidupan kenegaraan," tutur Syamsumarlin.
Syamsumarlin menegaskan, Kesejahteran adalah hak setiap warga negara tanpa melihat latar belakang profesinya. "Ini hak asasi yang harus ditunaikan pemerintah. Apalagi TNI POLRI adalah warga negara yang direkrut dengan seleksi super ketat demi mengabdi pada bangsa dan Negara," tuntut Syamsumarlin, yang juga pentolan aktifis PBHI sulawesi Selatan.
Koordinator Nasional KITRA, Em.Ridha menjelaskan aksi yang digelar di berbagai daerah untuk membuktikan kekuatan solidaritas, hangatnya persaudaraan sesama anak bangsa, masih banyak elemen bangsa yang mau saling menguatkan.
"Aksi solidaritas untuk Kesejahteraan TNI POLRI yang dilakukan serentak merupakan bentuk keresahan Pemuda terhadap kondisi kesejahteraan TNI POLRI," ungkapnya.
Ridha menegaskan, tanpa kesejahteraan TNI POLRI maka Negara dan bangsa ini akan saling menyandera, agenda strategis mewujudkan kejayaan bangsa akan hancur oleh kemiskinan yang dialami oleh jutaan keluarga TNI POLRI.
"Untuk diketahui, praktek upah murah tidak hanya menimpa puluhan juta buruh, tapi juga menimpa TNI Polri, sementara penghasilan satu-satunya sumber ekonomi. "dalam sistem yang ada sekarang, dapat dipastikan tidak ada yang menikmati manisnya Indonesia," tegas Ridha
Oleh karena itu, lanjut Ridha, KITra akan konsisten dan concern menyuarakan kenaikan Gaji TNI POLRI, sebab KITRA meyakini bahwa kesejahteraan TNI POLRI akan berdampak sistemik, segala aspek akan ada peluang perbaikannya.
"Membangun TNI POLRI yang profesional dapat terlihat dari terlindunginya segenap bangsa dan adanya rasa aman bagi seluruh warga negara. Ini bisa dibuktikan sesuai beberapa hasil survey menempatkan TNI Polri sebagai lembaga yang paling dipercaya publik, sejak 2015 hingga sekarang," jelas ridha
"Untuk itu, kesejahteraan mereka perlu diperhatikan terutama pemenuhan kebutuhannya, sebab mensejahterakan TNI POLRI merupakan mata rantai dan bagian yang tidak terpisahkan dari mimpi besar untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia," pungkas Ridha. (imc)