
NTT, IMC - Pernyataan Seorang anggota senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang pernah menantang Gereja Katolik untuk membantu memerangi korupsi dengan melakukan audit keuangan demi mendorong transparansi perlu diberi apresiasi.
Alexander Marwata, wakil ketua KPK pernah mengatakan,audit untuk lembaga keagamaan, termasuk gereja, penting karena mereka akan memberi contoh penting kepada pihak lain, termasuk instansi pemerintah dan sektor swasta.
LBH Komnas PHD HAM Indonesia NTT Sepakat dengan Paus Fransiskus telah menunjukkan sebuah contoh yang bagus dengan mengundang akuntan atau ekonom untuk mengaudit keuangan Vatikan.
NTT, IMC - Pernyataan Seorang anggota senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang pernah menantang Gereja Katolik untuk membantu memerangi korupsi dengan melakukan audit keuangan demi mendorong transparansi perlu diberi apresiasi.
Alexander Marwata, wakil ketua KPK pernah mengatakan,audit untuk lembaga keagamaan, termasuk gereja, penting karena mereka akan memberi contoh penting kepada pihak lain, termasuk instansi pemerintah dan sektor swasta.
LBH Komnas PHD HAM Indonesia NTT Sepakat dengan Paus Fransiskus telah menunjukkan sebuah contoh yang bagus dengan mengundang akuntan atau ekonom untuk mengaudit keuangan Vatikan.
Sebuah contoh yang baik sudah lakukan pimpinan tertinggi gereja Sedunia.
Umat Paroki mempercayai manajemen paroki, tetapi gereja perlu mengaudit keuangannya, bahkan di tingkat akar rumput.
LBH Komnas PHD HAM Indonesia. Sangat mendukung Hadirnya KPK dalam mengaudit Keuangan Gereja, Perlu adanya Tim Audit KPK hari ini yang harus Ke NTT ditengah mencuatnya kasus dugaan penyelewengan dana lebih dari 1 miliar oleh Uskup Ruteng, Mgr Hubertus Leteng Pr. Kasus ini telah memicu 69 imam mengundurkan diri dari jabatan, sebagai bentuk aksi protes.
Semua Komponen gereja harus sepakat bahwa seluruh urusan keuangan gereja harus terbuka.
Seharusnya sepakat dan mau membangun kerjasama dengan KPK dalam hal mengaudit keuangan gereja.
Para uskup harus sungguh memberi perhatian pada upaya pemberantasan korupsi dan semestinya mengeluarkan nota pastoral terkait korupsi.
Karena korupsi disebabkan oleh keserakahan dan keegoisan, umat Katolik harus melawannya, dimulai di setiap keluarga.
Semua institusi keagamaan rentan terhadap infiltrasi orang-orang yang korupsi.
Semua institusi keagamaan rentan terhadap infiltrasi orang-orang yang korupsi.
LBH Komnas PHD HAM Indonesia NTT melihat bahwa penerbitan nota pastoral para uskup Indonesia untuk memerangi korupsi sangat membantu kampanye anti-korupsi KPK.
Indonesia berada di peringkat 90 dari 176 negara menurut Transparansi Internasional pada Indeks Persepsi Korupsi tahun 2016. Nota pastoral seharusnya tidak hanya mengilhami umat Katolik tapi juga orang-orang dari agama lain karena korupsi adalah masalah di semua komunitas.
Indonesia berada di peringkat 90 dari 176 negara menurut Transparansi Internasional pada Indeks Persepsi Korupsi tahun 2016. Nota pastoral seharusnya tidak hanya mengilhami umat Katolik tapi juga orang-orang dari agama lain karena korupsi adalah masalah di semua komunitas.
Audit keuangan gereja penting.
Meski uang disumbangkan oleh umat paroki maka diperlukan audit agar lebih akuntabel.
Penulis : Thomy Bataona
Koordinator LBH KOMNAS PHD HAM INDONESIA NTT