Brebes, IMC - Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang diperuntukan khusus warga kurang mampu guna mendapatkan layanan kesehatan gratis yang dibiayai APBN dan APBD Brebes sejumlah 1,2 jt lebih sesuai Quota untuk Warga Miskin Brebes dipertanyakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam dan Forum Komunikasi Aktifis dan Lembaga (FOKAL) Brebes.
Pagi tadi sekitar Pkl. 10.00 wib (19/06/2017) sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam HMI Cabang Brebes dan FOKAL mendatangi Komisi IV DPRD Brebes. Hal ini sebagai tindak lanjut atas surat permohonan Audiensi yang dilayangkan HMI Cabang Brebes ke ketua
Komisi IV DPRD Brebes.
Komisi IV DPRD Brebes.
Sejumlah mahasiswa dan aktifis dari unsur Relawan Kesehatan hadir di ruang pertemuan Komisi IV DPRD Brebes dan diterima oleh ketua Komisi IV DPRD Brebes Bapak Imam Royani.
Tampak hadir Direktur RSUD Brebes bapak Oo Suprana dan Wadir bidang Pelayanan Bapak Khaerudin Bachri. Namun demikian Audiensi yang dikabarkan akan dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan, ketua IDI dan Ketua BPJS KCP Brebes serta Bupati Brebes hanya dihadiri oleh satu unsur saja, yaitu unsur Fasilitas Kesehatan yaitu dari RSUD Brebes. Sedangkan dari unsur fasilitator wakil rakyat dalam hal ini Komisi IV DPRD Brebes dihadiri oleh ketuanya.
Audiensi tidak dapat dilaksanakan karena menurut ketua HMI peserta Audiensi tidak memenuhi unsur yang tentunya bila dilanjutkan tidak akan ada upaya pengambilan putusan kebijakan.
"Mohon maaf Audiensi tidak dapat kami lanjutkan karena Bupati sebagai Kepala Daerah yang dapat mengambil Kebijakan tidak bisa hadir," tegas Ketua HMI Cabang Brebes ketika mengawali Pembicaraan dihadapan peserta Audiensi.
"Kami akan langsung datangi Bupati Brebes ke Kantor Sekretariat karena ini masalah urjen banget. Karena menyangkut hajat hidup masyarakat banyak," lanjutnya.
Ketika dikonfirmasi oleh Imam Royani Ketua Komisi IV DPRD Brebes dihadapan peserta Audiensi telp diterima ajudan bupati dan menjelaskan kalau Bupati tidak bisa hadir karena sedang ada acara kunjungan persiapan arus mudik di tol Dremoleng.
Sementara itu Imam Royani pada kesempatan itu sempat menyampaikan bahwa pihaknya sudah berupaya mendorong kinerja Dinsos Brebes untuk segera perbaikan data agar jaminan kesehatan untuk warga miskin Brebes berupa pemberian KIS bisa dilaksanakan.
"Anggaran untuk pendataan yang dialokasikan ke Dinsos Brebes tiap tahun ada, tapi ya itu," jelas Imam Royani.
Pada kesempatan itu pula Kepala Biro Jateng Relawan Kesehatan Indonesia (REKAN INDONESIA) Anom Panuluh sekaligus ketua Koordinator Sekretarian FOKAL menjelaskan. Bahwa masalah layanan warga miskin Brebes tidak bisa tuntas selama pihak-pihak terkait tidak bisa duduk bareng. Karena ini melibatkan beberapa SKPD diantaranya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan catatan Sipil. BPJS dan Bupati sebagai Penanggung jawab.
"Kalau Bupati, Dinkes dan Dinsos tidak hadir. Kita mau ngomong apa? Kami sudah 3 kali Audiensi dengan bupati saja belum tuntas apa lagi di forum ini?" Tandas Anom Panuluh Penuh Kecewa.
"Kita Rame2 saja samperin ke Bupati mumpung sedang bersama Gubernur, biar skalian saja Gubernurnya Dengar," ketus salah satu peserta Audiensi namun oleh Ketua Komisi IV sebagai Fasilitator diarahkan besok pagi dilanjutkan lagi di Pendopo Brebes.
HMI dan jaran Relawan Kesehatan indonesia serta FOKAL yang didukung juga dari Komunitas FESBUKER Brebes bertekad akan mengawal terus jaminan kesehatan untuk warga miskin Brebes sampai tuntas, bila perlu mimbar bebas di alun2 Brebes akan ditempuh demi Kesehatan Warga miskin Brebes. (Red)
