Recent

Indonesia Media Center (IMC)

Simon Baon Tegaskan BBM di Lembata Harusnya Tidak Langka



Larantuka, IMC – Adanya antrian kendaraan setiap hari sejak pukul 18.00 WITA di APMS di Lamahora kota Lewoleba kabupaten Lembata agar bisa mendapatkan BBM saat APMS dibuka jam 08.00 WITA harusnya tidak terjadi.

“Kapal yang mengangkut BBM ke Lewoleba kabupaten Lembata berkapasitas murni bagian bawah kapal 15 ton dimana solar 10 ton dan minyak tanah 5 ton.Sementara di bagian atas kapal memuat 20 ton bensin,” ungkap kepala kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Larantuka, Simon Baon,Senin (8/10/2018).

Muatan BBM di kapal pengangkut BBM Lembata Jaya  ini berjalan terus sejak bupati Lembata menandatangani pernyataan bulan Februari 2018 di Kementrian Perhubungan RI dan suratnya dikirim tertanggal 3 April 2018.

“Jadi kalau BBM langka di Lembata maka harus dicek sebab bila yang disalahkan pihak UPP Larantuka itu salah. Kuota BBM itu yang menentukan pihak Pertamina bukan kami,” tegasnya.

Kelangkaan BBM ini isu politis sebut Simon, apalagi isu ini selalu dihembuskan saat tahun politik sehingga jangan sampai ada yang seolah-olah ingin menjadi pahlawan kesiangan dan mau mengorbankan pihak UPP Larantuka.

“Saya selalu katakan kepada bupati dan wakil bupati Lembata bahwa kalau ingin BBM di Lembata tidak kesulitan maka satu-satunya cara bangun SPBU bukan APMS (Asosiasi Pengusaha Minyak Bersubsidi) dimana BBM nya dibatasi sesuai kuota,” terangnya.

Ini yang sampai sekarang kabupaten Lembata kata Simon, tidak bisa memenuhi ini, apalagi bupati juga berjanji akan menyiapkan kapal pengangkut BBM yang layak untuk mengangkut BBM namun juga belum terpenuhi.

“Selain itu,BBM bersubsidi jangan dijual kepada industri agar jangan sampai para pengusaha membeli BBM bersubsidi sehingga masyarakat tidak mendapatkan BBM bersubsidi,” tuturnya.

Simon meminta agar kelangkaan BBM harus ditelusuri kenapa BBM dikatakan langka padahal kuotanya setiap hari dikirim sesuai dengan permintaan bupati Lembata karena dirinya sudah menjaminnya.

“Jangan sampai BBM yang ada dibeli oleh para pengusaha untuk keperluan kendaraan yang mengerjakan proyek serta bisa juga ditimbun.Harus diselidiki ini kenapa BBM di Lembata dikatakan langka,” ucapnya.

Jangan sampai ada permainan tandas Simon, sehingga kebutuhan masyarakat tidak tersedia sebab sudah habis untuk keperluan pengusaha yang seharusnya membeli BBM industri bukan BBM subsidi.

“Kami pada prinsipnya mengawal pengiriman BBM yang mana kuotanya sesuai permintaan bupati Lembata. Kami tidak halang-halangi pengirimannya setiap hari dan kalau dibilang langka saya juga bingung kenapa dan ini harus diselidiki,”pintanya.

Ada 3 hal yang harus dilakukan bupati Lembata sebut Simon, yakni menyiapkan kapal pengangkut BBM yang layak,membuka SPBU dan pemisahan penjualan BBM subsidi dan BBM industry.

“Jadi kami tidak batasi muatan kapal sebab bupati Lembata sudah tanda tangan surat pernyataan dan akan bertanggungjawab bila terjadi sesuatu pada kapal pengangkut BBM tersebut terkait muatannya,” terangnya.

Warga Kota Lewoleba kabupaten Lembata Yohanes Berchamans Brino Tolok juga menjelaskan, fundamental problem Antrian serta Krisis BBM yang sekian lama terjadi di Kabupaten Lembata sejatinya terletak pada ketersediaan, pelayanan serta sasaran pengguna. 

 "Pertama soal ketersediaan, Kebutuhan akan BBM dimanapun Tentu setiap Hari akan mengalami peningkatan sementara kuota BBM subsidi yang diberikan Pertamina terbatas Dan tidak akan ada penambahan kuota karena  saat ini pemerintah pusat dan Pertamina sedang melalukan konversi BBM dari minyak Ron rendah seperti Bensin ke BBM dengan Ron lebih tinggi seperti Pertalite, Solar Industri,  Pertamax, Pertamax Turbo Dan Dexlite, Kedua,  soal pelayanan pengisian.  APMS Lembata hanya punya dua unit pelayanan sehingga tidak mampu melayanani ribuan Kendaraan yang Membutuhkan secara Cepat.  Ketiga, tidak tepat sasaran.  BBM yang disalurkan APMS Lembata adalah jenis BBM Tertentu atau subsidi.  Sementara pengguna jenis BBM Penugasan atau Industri  Jumlanya hampir setara Dengan pengguna Subsidi. Pertanyaan Saya,  lalu Selama ini pengguna BBM industri dapatnya darimana?


menurut Brino Tolok solusi strategis dan berkelanjutan yang dapat menyelesaikan masalah antrian Dan Krisis BBM Di Lembata adalah membuka Jalur penyediaan  jenis BBM Penugasan  atau Industri.  Di sini tinggal Dipikirkan Apakah pemerintah  daerah Ingin menyalurkan sendiri atau melalui pihak ketiga. Ada baiknya jika Ingin daerah Ingin meningkatkan PAD,  maka perusahan Daerah bisa dimanfaatkan  untuk Mengambil peran Ini.  Namun jika itu tidak diminati pemerintah, dapat diberikan ruang itu kepada pihak ke-tiga yang memiliki  Ijin penyalur  nasional ", tegas Brino. 

 "Ia menambahkan Dalam peraturan BPH Migas nomor 6 tahun 2015 kan sudah jelas. Jadi DPRD Lembata Dan pemerintah  daerah  jangan cari kerja baru dengan meneken pernyataan untuk  menjamin keamanan armada angkut milik APMS, itu ibarat lain yang yang menghamili, lain pula yang menjamin.


Penulis: Emanuel Bataona
Share
Banner

Emanuello Bataona

Indonesia Media Center, Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik

Post A Comment:

0 comments: