Recent

Indonesia Media Center (IMC)

Syarwi Chaniago : PKS Tepat Mengisi Wakil Gubernur DKI, Fadli Zon : Biarkan DPRD yang Memutuskan

Jakarta, IMC - Wakil Gubernur DKI Jakarta setelah ditinggal Sandiaga Salahudin Uno yang maju sebagai Cawapres mendampingi Prabowo pada Pilpres 2019 yang diusung koalisi Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat belum terisi.

Menurut pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Syarwi Chaniago kepada wartawan mengatakan, sudah selayaknya kursi yang ditinggalkan Sandiaga diserahkan kepada PKS. Sejumlah argumen dia kemukakan untuk mendukung pernyataan tersebut.

"Karena PKS sudah banyak mengalah. Pilpres sekarang mengalah, Pilkada DKI 2017 mengalah, Pilkada Jabar 2018 mengalah, Pilpres 2014 mengalah. Gerindra itu mesti berkaca. Jangan rakus dengan kekuasaan," kata Pangi Syarwi seperti dikutip Liputan6.com, Senin (13/8/2018).

Syarwi mengingatkan, yang namanya berkoalisi itu tak boleh memikirkan diri sendiri, melainkan harus pula melihat perimbangan kekuasaan di antara parpol yang berkoalisi.

"Ingat, yang namanya berkoalisi atau bersekutu nggak boleh menang sendiri, maunya sesuka hati. Harus berbagi dan power sharing dengan sekutu. PKS sudah terlalu sangat baik sama Gerindra," ujar Syarwi.

Ketua Dewan Syuro PKS Salim Segaf Al Juffri mengatakan, posisi Wagub yang lowong akan diisi oleh kadernya. Dia beralasan, Partai Gerindra sudah mendapat jatah kursi capres dan cawapres. Maka, kursi Wagub DKI yang kosong akan menjadi milik PKS.


Namun, hal tersebut dibantah
Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik. "Enggak ada masa jabatan ditukar-tukar begitu. Menurut saya enggak ada," tegas Taufik seperti dikutip Liputan6.com di Jakarta, Senin (13/8/2018).

Dia mengatakan, PKS tak perlu ngotot untuk segera menempati posisi yang ditinggalkan Sandiaga itu. Ikuti saja aturan yang ada, yaitu dengan mengirimkan calon yang akan dipilih DPRD DKI Jakarta.

"Tidak harus buru-buru. Nantikan ada dua nama, satu dari Gerindra dan satu dari PKS. Jadi silakan usulkan nama, kan yang memilih tetap DPRD di rapat paripurna," tegas Taufik.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan hal yang berbeda. Dia mengatakan, memang ada kesepakatan antara kedua parpol pengusung, Gerindra dan PKS, bahwa posisi Wagub DKI yang kosong akan diisi oleh kader PKS.

"Ya, ada semacam kesepakatan itu. Tapi nanti tergantung partai pengusung, dalam hal ini Gerindra dan PKS," ujar Fadli Zon kepada wartawan Senin (13/8/2018).

Dia mengatakan, kesepakatan tentang direlakannya kursi Wagub DKI Jakarta untuk PKS berdasarkan komitmen yang sudah diputuskan sebelumnya.

"Kecenderungannya ada ke sana (PKS), karena merupakan bagian dari negosiasi waktu itu," jelas Fadli.

Akhmad Bumi, SH saat dikonformasi Sabtu, (18/8/2018) menjelaskan, soal pengganti Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengikuti mekanisme DPRD sesuai UU tentang Pilkada, UU Nomor 10 tahun 2016.

"Sesuai ketentuan pasal 176 ayat (1) dan (2), partai pengusung Sandi di Pilkada Jakarta 2017, yakni PKS dan Gerindra masing-masing dapat mengajukan satu nama untuk dipilih DPRD sebagai pengganti Sandi," jelasnya.

Pasal 176 ayat (1) UU mengatakan: "Dalam hal wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung".

Pasal 176 ayat (2) UU mengatakan; "Partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan dua orang calon wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota kepada DPRD  melalui gubernur, bupati maupun walikota untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD".

Dari ketentuan tersebut, maka penentuan siapa yang akan menggantikan Sandiaga Uno sebagai Wagub DKI Jakarta, ditentukan melalui mekanisme DPRD.

Menurut Bumi, ada dua nama yang disebut-sebut yakni Muh Taufik dari Gerindra dan Mardani Ali Sera dari PKS. Jika sudah ada bangunan politik atau kesepakatan politik sebelumnya oleh Gerindra dan PKS sebaiknya diikuti. Misalnya jika sudah ada kesepakatan Gerindra dan PKS tentang pengganti Sandiaga Uno sebagai Wagub DKI dari PKS, saya pikir secara moral politik telah tepat. Dengan melihat posisi PKS yang mendukung Gerindra sejak 2014 yang lalu sampai sekarang. 

Sebaiknya hal tersebut tidak membuat saling gontok-gontokkan. Kita pikirkan pekerjaan besar didepan kita yakni memenangkan Pilpres 2019, memenangkan Prabowo-Sandi. Saya pikir Gerindra dan PKS akan diskusikan secara baik dengan mengutamakan keutamaan-keutamaan moral politik, ungkap Ketua Harian Rumah Pejuang Indonesia (RPI) yang konsen berjuang memenangkan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 ini.(*)
Share
Banner

Indonesia Media Center

Indonesia Media Center, Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik

Post A Comment:

0 comments: