Indonesia Media Center (IMC)

Tingkatkan Sinergitas, Direktur Kebijakan Bakamla Menggelar Forum Koordinasi Antar Instansi


Padang, IMC - Sebagai salah satu upaya dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan sinergitas antara Bakamla dengan instansi terkait, Direktorat Kebijakan Bakamla menggelar kegiatan Forum Koordinasi (Forkor) berlangsung di Hotel Axana, Padang, Sumatera Barat  ,Kamis, ( 12/7/ 2018) Pembukaan dilakukan oleh Kepala Bakamla.

 Forkor yang berlangsung sehari itu dihadiri dari sejumlah instansi terkait,diantaranya Kejaksaan tinggi Prov. Sumbar, Dit. Polair Polda Sumbar, Akademisi Universitas Andalas,  Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Imigrasi, Lantamal II, Pengadilan Negeri Padang, Bea Cukai, Satwas SDKP, BNNP Sumbar, dengan menghadirkan narasumber dari Lantamal II Padang, Dekan Fakultas Hukum Bung Hatta, Kepala Dinas DKP Sumbar.

Pada kegiatan Forkor tersebut, Ketua Panitia yaitu Kasubdit. Harmonisasi Kebijakan Mulya Hakim Solichin, S.I.K., M.H., menyampaikan  maksud dan tujuan Forkor yaitu untuk mengharmoniskan persepsi guna terciptanya sinergitas dengan para stakeholders di bidang keamanan dan keselamatan di laut. 
Kepala Bakamla Laksdya TNI (Purn) Ari Soedewo, S.E., M.H.  dalam sambutannya yang diwakili oleh Direktur Kebijakan, I.G.N.A.Y Agung Endrawan, S.H., M.H., menyampaikan, Forum ini hendaknya dapat memupuk dan ajang menjalin komunikasi yang efektif dan efisien antara Bakamla dengan Instansi terkait di laut serta baik di tingkat pusat maupun di daerah serta akamedisi, “ Dalam rangka membentuk sinergi antar instansi untuk menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia khususnya di wilayah Sumbar ini,” ujar Agung Endra. 

Para narasumber dan peserta mengapresiasi kegiatan Forkor ini sebagai wujud berkumpulnya para penyelenggara kebijakan di wilayah Sumbar khususnya Padang dalam mengatasi permasalahan yang selama ini terjadi dan berharap forum seperti ini dapat terus berlanjut.

Dalam Forkor juga terungkap bahwa di wilayah Sumbar banyak mengandung potensi yang harus dikembangkan dan perlunya sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku, pemerintah perlu memberikan solusi terkait permasalahan yang yang terjadi pada nelayan tradisional, seperti penggunaan alat tangkap sesuai dengan aturan yang berlaku.

Forkor seperti ini dirasa oleh peserta sangat penting dan perlu ditindaklanjuti terus menerus.
Hasil dari diskusi bersama disimpulkan  perlu sinergitas  dalam menjalankan sistem peringatan dini, operasi bersama dan advokasi hukum, Selain itu disarankan perlu adanya kantor Zona Bakamla di wilayah sumatera bagian Barat, agar dapat lebih mengoptimalkan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut bagian barat secara terpadu dan terintegrasi.( Zer/Rls )

Share
Banner
loading...

Muzer Tok

Indonesia Media Center, Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik

Post A Comment:

0 comments: