Jakarta, IMC - La Nyalla Mattalitti, bakal calon Gubernur Jawa Timur yang gagal diusung barisan koalisi Gerindra, PKS, PAN dalam Pilgub 2018 memberi pernyataan terkait Gerindra meminta 40 milyar sebagai uang saksi seperti diberitakan banyak media dan viral di media sosial.
Demikian juga uang sebesar 170 milyar sesuai pernyataan La Nyalla yang tersebar di media. Menurutnya uang senilai 170 milyar diminta oleh DPD Gerindra Jawa Timur yang disampaikan kepadanya melalui telepon seluler.
Menanggapi berita itu, Akhmad Bumi selaku Ketua Harian Tim Nasional Rumah Prabowo, juga advokat di Law Firm Akhmad Bumi & Rekan saat dimintakan tanggapannya pada Kamis, 11/1/2017 terkait isu itu, Bumi mengatakan isu itu sengaja digoreng pihak lawan untuk menghancurkan nama besar Prabowo yang juga calon kuat Presiden 2019.
Bumi menambahkan bahwa pernyataan La Nyalla yang viral di sosial media bersama rekaman video itu mengatakan Gerindra meminta uang untuk saksi sebesar 40 milyar, tapi uang itu belum diserahkan kepada Gerindra.
"Kalau uang itu belum diserahkan lalu apanya yang dituntut? Uang 40 milyar itu syarat yang diajukan Gerindra kepada La Nyalla terkait kepentingan saksi. Ada 68.511 TPS di Jawa Timur yang tersebar di 3.330 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan 479.557 KPPS. Malah 40 milyar itu kurang," urai Bumi.
Lebih jauh Bumi menjelaskan, "karena biasanya saksi di tiap-tiap TPS selain sebagai saksi juga sebagai tim sukses di lingkungan TPS masing-masing. Jika tiap TPS terdapat 3 saksi, 1 saksi diberi honor 300.000, maka total dana yang dibutuhkan untuk saksi adalah sebesar Rp 61.659.900.000,- (68.511 x 3 x 300.000 = 61.659.900.000). Hal itu untuk kepentingan La Nyalla," jelasnya.
"Uang 40 milyar belum diserahkan La Nyalla kepada Gerindra, konsekwensinya rekomendasi Gerindra juga tidak diberikan," imbuh Ketua Harian RPS.
"Rekomendasi Gerindra tidak diberikan ke La Nyalla juga terkait PAN keluar dari barisan koalisi, tinggal Gerindra dan PKS tidak cukup kursi untuk mengajukan paket calon. PAN disinyalir tidak setuju jika La Nyalla menjadi Cagub. Dan kemudian hal itu menjadi alot hingga tgl 10 tidak ada keputusan apapun," urai mantan calon Komisioner KPK tahun 2015 ini.
"Isue ini sengaja dibesar-besarkan pihak lawan untuk menghajar Prabowo. Apalagi berita terkait permintaan uang 170 milyar ke La Nyalla, itu tidak benar," katanya.
"Uang 170 milyar menurut keterangan Lanyalla yang viral di media, La Nyalla menyebut DPD Gerindra Jawa Timur meminta uang 170 milyar, tapi dalam berita tersebut tidak ada keterangan dari DPD Gerindra Jawa Timur, apa benar mereka meminta uang sebesar itu? Jika benar siapa yang suruh? Apa benar suara mereka dalam rekaman tersebut? Biar berimbang, dan tidak menjadi fitnah," tandasnya.
Bumi menegaskan RPS tidak terjebak dengan isu tersebut dan rakyat Indonesia kenal siapa Prabowo. "RPS siap hadapi isu demikian, seluruh personil RPS se Indonesia siaga menghadapinya. Ini upaya sistematis untuk penghancuran nama besar Prabowo, dan Prabowo tidak sekerdil itu," tegasnya. (syf/tim)