Banda Aceh, IMC - Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safaruddin meminta DPRA untuk secara tegas menyampaikan kepada Gubernur dan Publik menolak rencana Gubernur untuk mengusulkan membeli Pesawat, Rabu (27/12/12).
Pembelian pesawat untuk alasan menjaga laut belum terlalu penting, dengan adanya Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang saat ini aktif memantau perairan bahkan telah membuat para pencuri ikan di laut Indonesia dengan meledakkan kapal kapal para pencuri ikan telah membuat hasil tangkapan ikan para nelayan melimpah.
"Kami meminta agar DPRA membuat pernyataan tegas, menyampaikan kepada publik dan Gubernur agar tidak lagi bermimpi untuk membeli pesawat untuk alasan pemantauan laut, tingkatkan saja kordinasi dengan instansi terkait untuk membantu meningkatkan hasil tangkap ikan para nelayan kita," kata safar.
Pernyataan ini penting agar Gubernur tidak sibuk lagi dengan urusan pembelian pesawat yang tidak penting, seperti saat ini, pembahasan RAPBA sangat mendesak untuk di tuntaskan, tapi Gubernut malah jalan jalan untuk hal yang tidak penting.
YARA juga meminta DPRA untuk mengingatkan Gubernur agar tidak terlalu sering keluar negeri, prioritaskan urusan di Aceh, terutama dalam memenuhi janji kampanyenya untuk menjadikan Aceh hebat, tidak perlu sebentar bentar mencari investor untuk membangun Aceh sedangkan yang ada di Aceh melarikan diri dan tutup usaha.
Dari pantauan kami di media massa dengan Dana Desa saat ini yang mencapai ratusan juta hingga milyaran setiap Desa itu bisa membangun Aceh dari Gampong dan sangat bermanfaat bagi masyarakat maupun pembangunan, untuk ini Gubernur perlu fokus membina dan melakukan pemantauan dalam serapan dana Desa tersebut yang sampai saat ini serapan tahap II mencapai 3.240 Gampong belum di cairkan mencapai 932 Milyar.
Ini jumlah dana yang besar yang sudah ada di tangan, untuk apa mencari yang bekum pasti dengan menghabiskan uang daerah milyaran rupiah lagi, ini perlu menjadi perhatian DPRA terhadap kinerja Gubernur, cukup manfaatkaan sumberdaya yang ada di daerah dulu untuk membangun Aceh tanpa perlu sering keluar negeri.
Itu baru dari dana Desa, belum lagi mengefektifkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Perusahaan yang ada di Aceh, yang potensinya juga akan sangat membantu pemerintah Aceh, dan banyak lagi sumber dana lainnya yang jika dilakukan dengan tujuan serius untuk membangun Aceh, ini hanya perlu komitmen dan keseriusan dari hati saja bukan dengan PHP (pemberi harapan palsu).
YARA juga akan menyurati Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan Gubernur Aceh agar tidak sering ke luar negeri.
YARA juga mendukung persoalan RAPBA 2018 di laporkan ke KPK oleh MaTA, agar di lakukan kordinasi dan Supervisi dalam penyusunan APBA 2018 agar tidak terjadi penyimpangan dari awal, tindakan protektif ini penting agar APBA 2018 tidak menjadi objek KKN nantinya.
Penulis : Bambang Herman