Brebes | Jateng, IMC - Sejumlah masa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Kesehatan Brebes kembali turun kejalan, Kamis (28/12/2017). Massa mendatangi kantor Bupati Brebes menuntut Pemerintah Kabupaten Brebes untuk mengusut tuntas atas meninggalnya Icha bayi 7 bulan beberapa waktu lalu yang ditolak pihak Puskesmas di wilayah kekuasaan Bupati Idza.
Dalam orasinya, mereka menuntut Kepala Puskesmas yang dianggap bertanggung jawab untuk segera dicopot, selain itu masa juga menuntut Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes melakukan evaluasi, rombak sistem birokrasi dan membasmi mafia kesehatan di Kabupaten Brebes.
Melalui audiensi, beberapa perwakilan dari pengunjuk rasa diberikan kesempatan untuk menyampaikan tuntunya, yang diterima Pemkab Brebes melalui perwakilan dari Dinas Kesehatan, Badan Kepegawean Daerah (BKD) dan Kesehatan Rakyat (Kesra).
Bambang Sumitro, kordinator aksi kepada media mengatakan, "kami warga Brebes yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Brebes Bersatu Peduli Kesehatan menuntut kepada pemerintah atas meninggalnya Icha bayi 7 bulan. Jelas ini ada pelanggaran yang dilakukan kepala Puskesmas Sidamulya, baik pelanggaran kebijakan yang menyebabkan kematian maupun pelanggaran sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), oleh karena itu kami menuntut Kepala Puskesmas Sidamulya untuk segara dicopot dan mengevaluasi sistem birokrasi di Dinas Kesehatab Brebes."

Maski Kecewa tuntutan madsa tidak langsung tersampaikan kepada Bupati Brebes sebagai pengambil kebijakan, Bambang yakin suara massa akan tetap didengar oleh Bupati Brebes,
”Kami memang sedikit kecewa suara kami tidak langsung kepada pengambil kebijakan, namun kami yakin pemerintah mendengar suara kami, namun jika tetap tidak ada perubahan kami akan turun ke jalan dengan membawa masa lebih besar," ungkapnya.
Sementara Pemkab Brebes melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes menjelaskan, “Pemkab sangat mengapresiasi dari kepedulian para aktivis, kepedulian para aktivis ini semoga bisa mengevaluasi dan lebih baik lagi kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat."
"Terkait tuntutan pencopotan jabatan tentu kebijakanya ada pada Bupati, namun kami akan menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh dan nantinya hasil pemeriksaan akan kami laporkan kepada Bupati," jelas Dewi.
“Selain itu evaluasi akan segera kami lakukan dengan menekankan kepada seluruh pelayanan kesehatan di brebes untuk memprioritaskan pelayanan daripada kelengkapan admistrasi”. pungkasnya. (Red/kabarjateng)