Jakarta, IMC - Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia Dr. Maragarito Kamis, menilai bahwa para pengurus Golkar meyambangi Presiden Joko Widodo sebagai upaya yang berlebihan, mengingat Jokowi bukan pengurus Partai Golkar apalagi sebagai kader Golkar. “Kalau memang pengurus Golkar dari daerah-daerah menginginkan Presiden Jokowi, jadikan saja Jokowi sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar,” kata Margarito dalam diskusi Dialektika Demokrasi yang digelar di Press Room DPR RI Jakarta, Kamis (30/11).
Dalam diskusi yang diprakarsai Koordinatoriat Wartawan Parlemen itu dihadiri sekitar 85 wartawan dari berbagai media cetak, elektronik dan online. Selain Margarito, hadir juga sebagai pembicara Melki Lakalena dari DPP Partai Golkar, anggota Fraksi PPP Achmad Baedowi dan Sekretaris Fraksi PAN Yandri. Diskusi ini mengusung tema "Kursi Kosong Ketua DPR RI”.
Dalam diskusi tersebut mengemuka wacana untuk mengisi kekosongan Ketua DPR RI seandainya Setya Novanto kalah dalam pra peradilan yang sidangnya mulai digelar hari ini. Wacana yang muncul sebagaimana dikemukakan oleh Yandri dan Achmad Baedowi, yang berhak mengajukan Ketua DPR RI ini adalah partai Golkar, karena sesuai UU yang ada penentuan Ketua DPR RI dalam satu paket.
“Karena Setya Novanto adalah berasal dari Golkar, maka penggantinya (jika diganti) ya harus dari Golkar,” kata Yandri.
Margarito mempertanyakan kepada para pengurus Partai Golkar, mengapa harus ke Jokowi kalau mau mengadakan Munaslub Partai Golkar. Kecuali Partai Golkar menginginkan Jokowi jadi Ketua Umum Partai Golkar, ya sebaiknya begitu.
"Jokowi kan buka pengurus di DPP PDIP, jadi tidak salah kalau Jokowi didaulat untuk menjadi Ketua Umum Golkar”.
Sementara Melki Lakalena mengatakan, Munaslub Partai Golkar sesuai dengan hasil Rapat Pleno akan diselenggarakan setelah ada keputusan Pra Peradilan kasus Setya Novanto yang saat ini ditahan oleh KPK, dengan tuduhan melakukan korupsi e-KTP.
“memang benar tadi ada beberapa pengurus Partai Golkar dari DPD DPD yang menghadap Jokowi, tapi karena saya taat pada hasil Pleno Partai Golkar beberapa waktu lalu, ya saya tidak ikut,” kata Melki.
Mengenai kursi kosong Ketua DPR RI, Melki hanya mengatakan bahwa Partai Golkar memiliki banyak kader yang bisa menjadi pimpinan DPR, hanya saja masalahnya tidak harus taat asas bahwa segala sesuatunya harus ditentukan sesuai denga hasil Rapat Pleno Partai Golkar.
“Sampai sekarang Pak SN masih Ketua Umum DPP Partai Golkar dan juga Ketua DPR RI, yang kita tunggu saja," papar Melki.
Penulis : Alamsyah, M.I.Kom.
Penyunting : syf
Tags
Politik