Makassar, IMC - Jika kemandirian lembaga peradilan merupakan tonggak bagi terciptanya negara hukum. Sehingga, setiap warga negara harus terus-menerus bekerja sama untuk mendorong penegakan imparsialitas juga kemandirian hakim dan jaksa.
Hal ini diungkapkan Ketua Bidang Kerjasama Pimpinan Pusat Persatuan Jaksa Indonesia ( PP-PJI ) yang juga sebagai Kerpala Kejaksaan Tinggi ( Kajati ) Sulawesi Selatan ( Sulsel ) dalam seminar nasional yang diadakan bersama oleh PJI dengan Ikatan Hakim Indonesia ( IKAHI ) serta Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum Universitas Hassanudin ( FH UNHAS) DENGAN Topik "Mewujudkan Kemandirian Peradilan Dalam Pembangunan Hukum Nasional" bertempat di FH-UNHAS Makassar, Kamis (10/8/17).
Pada kesempatan tersebut Jan menjelaskan untuk mewujudkan imparsialitas dan kemandirian di tubuh jaksa, maka hal itu tidak lepas dari pendidikan juga rekrutmen hakim dan jaksa sebagai penegak hukum.
“Semakin baik sistem rekrutmen dan sistem pendidikan hakim dan jaksa, maka kualitas produk putusan pengadilan juga akan semakin baik,” kata Jan di depan 120 peserta yang hadir pada seminar.
Mantan Kajati Maluku itu juga menjelaskan, jika pengaruh dari kekuasaan lain juga dapat menjadi penyebab dari ketidakindependenan lembaga peradilan.
“Campur tangan kekuasaan lain tersebut bisa menyebabkan lembaga peradilan bisa tidak imparsial,” jelas Jan di depan para jaksa dan hakim.
Saat ini, kata mantan Karo Hukum dan Hublu Kejaksaan, posisi Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan di bidang yudikatif dirasakan menempatkan kejaksaan dalam dual obligation. Di satu sisi sebagai penegak hukum akan tetapi di sisi lain sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif. Hal inilah, jelas Jan, yang mendasari pentingnya memperkuat kejaksaan dalam UUD 1945.
“Oleh karena itu, ke depannya sangat penting untuk memperkuat institusi kejaksaan dalam UUD 1945,” tutup pria yang dikenal dekat dengan masyarakat.
Seminar Nasional dan Diskusi tersebut juga diisi oleh Ketua Umum PJI Pusat Dr. Noorochmad, I Gede Agung Sumanatha, SH. MH selaku Ketua I PP Ikatan Hakim Indonesia dan Prof. Dr. Syamsul Bahri, SH. MH selaku Guru Besar Hukum Tata Negara FH UNHAS. Seminar nasional juga dihadiri oleh Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Sumarno, SH. MH. ( Muzer )