Recent

Indonesia Media Center (IMC)

Pidato Ketua Umum Brigade Nusantara (BRINUS)

Pidato Ketua Umum
Brigade Nusantara (Brinus)
Assalamu ‘alaikum Wr. Wb 
Salam sejahtera untuk kita semua
Yang saya hormati;
Bapak-bapak para Penasehat dan Pembina Brinus
Saudara-saudara Ketua Brinus Wilayah dan Daerah seluruh Indonesia 
Saudara-saudara generasi muda diseluruh tanah air 
Melihat situasi kehidupan bangsa dan Negara, maka selaku Ketua Brinus perlu menyampaikan pidato, menyampaikan pandangan-pandangan Brinus tentang Indonesia.
Bapk/ibu/Saudara-saudara yang saya hormati,
Gagasan demokrasi Indonesia, bersifat universal. Demokrasi Indonesia lahir dan berangkat dari pengalaman bangsa sendiri dan menerapkan demokrasi Indonesia bukan dilakukan cara meniru demokrasi bangsa lain. Tapi dengan cara Indonesia yang lahir dari rahim budaya bangsa.
Gagasan demokrasi Indonesia tidak lahir dari suatu masyarakat yang hampa budaya. Nilai dan norma yang hidup dan dihayati bangsa kita berbeda dengan nilai dan norma yang hidup dan dihayati bangsa-bangsa lain. Jangan sampai kita menilai kehidupan dan pertumbuhan bangsa kita itu sama dengan sistem nilai dan norma bangsa lain yang tentu mempunyai sejarah dan kebudayaan sendiri.
Kesalahan memakai ukuran nilai seringkali membuat orang tidak bisa menghayati apa yang dikandung didalam bangsanya sendiri. Demokrasi kita bukanlah barang jadi. Mewujudkan demokrasi tidak bisa satu malam langsung jadi. Demokrasi butuh proses yang memerlukan pembinaan terus menerus.
Berdasarkan pengalaman maka pembinaan kehidupan demokrasi memerlukan kehati-hatian. Kita harus menjaga stabilitas nasional dan keutuhan bangsa. Sebab kalau tidak, maka yang terjadi bukanlah proses makin maju melainkan sebaliknya makin mundur dalam kehidupan demokrasi. Proses makin mundur akan terjadi apabila kita tidak bisa menyerasikan kebebasan dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Lebih dari sekedar kebebasan, inti demokrasi adalah keselarasan. Sebab, demokrasi memang dimaksudkan sebagai suatu sistem dan sekaligus mekanisme yang menampung dan menyalurkan perbedaan-perbedaan pendapat sehingga tidak mengakibatkan tabrakan satu sama lain di antara golongan-golongan masyarakat yang berbeda.
Demokrasi Pancasila yang kita kembangkan, jelas-jelas tidak berdasarkan faham individualisme melainkan faham kekeluargaan dan kegotong-royongan. Dengan demikian, kita tidak menganggap kebebasan individu bersifat mutlak, melainkan selalu harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Di dalam kebebasan itu harus selalu melekat dengan sendirinya tanggung jawab terhadap kepentingan umum dan kepentingan bersama.
Sebagai proses maka pembinaan kehidupan demokrasi tidaklah berada pada jalan yang lempang 
dan datar. Walaupun begitu kita tetap berusaha membuat jalan demokrasi makin lebar dan menghindari kemungkinan membuat jalan demokrasi makin sempit. Hal inilah yang harus kita lakukan di era saat ini.
***
Pancasila adalah dasar Negara Indonesia, itu harga mati. Meskipun Indonesia merupakan bangsa yang berketuhanan (sila pertama Pancasila) tapi Indonesia bukanlah negara theokrasi (negara agama). Oleh karena itu untuk menjembataninya, maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk  menjamin kehidupan beragama yang sehat dan diatur dalam konstitusi.
Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti bahwa kedudukan manusia sesuai dengan harkatnya sama sebagai makhluk Tuhan. Bertolak belakang dari prinsip itu, sila kedua menolak rasialisme yang merugikan kehidupan masyarakat. Karena tujuan dari sila ini adalah kebahagiaan rakyat bukan kebahagiaan individu yang merugikan orang lain, maka kepentingan pribadi manusia harus diselaraskan dengan kewajibannya sebagai anggota masyarakat.
Kemudian untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, maka hukum harus ditegakan, sehingga tindakan semena-mena seperti kekerasan, penyalahgunaan wewenang, korupsi dll bertentangan dengan Pancasila.
Nasionalisme, cinta Bangsa dan Tanah Air adalah syarat mutlak bagi pertumbuhan dan kelangsungan hidup suatu bangsa, sebab tanpa nasionalisme sebuah bangsa akan mudah terpecah belah, hal ini terangkum pada sila Persatuan Indonesia. 
Nasionalisme Pancasila yaitu usaha menghilangkan penonjolan kesukuan, keturunan ataupun warna kulit, termasuk tata pergaulan yang ekslusif.
Sebagai Ketua Brinus Nasional, saya menghimbau agar semuanya berjalan dan seirama dengan Pancasila, dari seluruh perbedaan perlu menyelaraskan kehidupannya sebagai sesama Warga Negara Indonesia. Tujuannya supaya setara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika perbedaan sudah disamaratakan, maka lahirlah kerukunan. Kerukunan hanya mungkin terwujud apabila dalam sebuah kelompok maupun dengan kelompok lain bersatu di dalam keluarga besar bangsa Indonesia.
Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawatan/perwakilan merupakan arti lain dari demokrasi, yakni pemerintahan yang dibangun dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi Pancasila berpangkal tolak dari faham kekeluargaan dan gotong-royong dimana demokrasi harus bermanfaat untuk kepentingan umum.
Mengutamakan kepentingan umum berarti mendahulukan kepentingan dan keselamatan bersama, bukan kepentingan kelompoknya sendiri. Hal itu bisa terwujud bila kelompok besar dan kecil bermusyawarah untuk mencapai mufakat bersama.
Kebulatan mufakat bukan ditentukan oleh paksaan, yang artinya tidak satu golonganpun semena-mena mempertahankan dan memaksakan kehendak pendiriannya. Karena dalam demokrasi Pancasila jelas menolak diktaktor, baik diktaktor golongan maupun kelas, namun yang ada hanya prinsip kepentingan rakyat yang didahulukan.
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia pada prinsipnya adalah kemakmuran yang merata diantara seluruh rakyat. Artinya seluruh potensi bangsa diolah bersama-sama untuk kemudian dimanfaatkan bagi kebahagiaan seluruh rakyat. Keadilan sosial juga berarti melindungi yang lemah untuk mencegah kesewang-wenangan dari yang kuat. Untuk memajukan ekonomi dengan prinsip pembangunan untuk kesejahteraan seluruh rakyat yang diutamakan adalah perbaikan kehidupan warga bangsa agar lebih berkualitas.
Oleh karena itu Pancasila perlu dilakukan pembinaan secara terus menerus, digerakkan oleh pemerintah untuk menyebarkan Pancasila secara massal. Dulu di era Orde Baru kuliah tentang Filsafat Pancasila telah menjadi kurikulum wajib di universitas negeri setidaknya sejak 1971.
Pada 1973, MPR telah menetapkan bahwa “kurikulum setiap jenjang pendidikan, dari kanak-kanak sampai universitas, negeri maupun swasta, harus mencantumkan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan segi-segi yang lain yang sesuai untuk menularkan semangat/ jiwa dan cita-cita 1945 kepada generasi muda.
Hal ini menyebabkan pada 1975 pelajaran PMP diperkenalkan di sekolah-sekolah, menggantikan “Budi Pekerti” (ethics) dan “Pendidikan Kewarganegaraan” (civic). Belasan buku teks diterbitkan pada 1976 dan 1977 untuk melayani pasar baru ini, yang kebanyakan ditulis oleh staf menteri pendidikan dan universitas dan semuanya discreening oleh panitia dari para pendukung ideologi militer.
Kampanye P4 yang dimulai pada 1978 dimaksudkan untuk mempengaruhi audiens yang lebih luas. Untuk merencanakan kampanye P4 dan menyiapkan materi indoktrinasi, pemerintah menciptakan sejumlah badan baru. Dari berbagai badan baru ini, yang tertinggi adalah kelompok penasehat presiden yang diketuai Roeslan Abdulgani, disebut “P7”.
Tugas P7 adalah melatih para penatar dan merancang materi indoktrinasi diberikan pada team kedua, yang juga dipimpin oleh Abdulgani, yang melibatkan Menteri Koordinator Bidang  Politik dan Keamanan, Jenderal Panggabean, dan empat ajudan presiden dari Sekretariat Negara, Sudharmono, Moerdiono, Ismail Saleh dan Hamid S. Attamimi SH.
Tanggungjawab untuk melaksanakan program P4 yang sesungguhnya diberikan kepada organisasi P4 yang telah dibentuk pada Maret 1979, disebut Badan Pembinaan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau disingkat BP7.
BP7 merupakan birokrasi tersendiri yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, dengan lokasi kantor pusat yang sangat bergengsi di Jakarta dan cabang-cabang di tingkat propinsi dan kabupaten. Keanggotaan BP7 Pusat juga terdiri dari para pejabat tinggi, mengindikasikan pentingnya program ini di mata Suharto. Anggota BP7 meliputi Menteri Pendidikan, Daoed Joesoef, Menteri Penerangan, Ali Moertopo dan juga Panggabean, Moerdiono, Nugroho Notosusanto dan ahli hukum Universitas Indonesia profesor Pamo Wahyono SH.
Baca juga : Hukum Progresif
Organisasi BP7 sampai 1984 dipimpin oleh seorang ahli hukum militer (dan kemudian menjadi Jaksa Agung), Mayjen Hari Suharto SH. Hari Suharto pernah bekerja sebagai Inspektur Jenderal Pertanian di bawah Sutjipto selama dua tahun dan merupakan teman dekat Sudharmono yang juga anggota aktif di BP7.
Kursus indoktrinasi pada zaman itu, prinsipnya adalah bahwa kursus P4 akan dimulai di pusat, dalam istilah Geertz, “pusat sebagai percontohan” dan menyebar ke luar dengan intensitas yang berkurang melalui jabatan birokrasi dan kemudian pada masyarakat secara keseluruhan.
Pada 1 Oktober 1978, Presiden membuka penataran P4 tingkat nasional yang pertama untuk para pejabat senior. Para pejabat tinggi diwajibkan mengikuti penataran “Tipe A” yang berlangsung selama beberapa bulan, termasuk mendengarkan ceramah, berpartisipasi dalam diskusi dan menyiapkan serta menyajikan paper seminar.
Para birokrat eselon dua mengikuti penataran “Tipe B” yang lebih singkat dan lebih sederhana, dan seterusnya hingga barisan yang paling bawah. Penataran bagi pegawai pemerintah tingkat rendah, seperti sopir dan juru ketik, hanya terdiri dari ceramah beberapa hari.
Sistem penaratan juga (dan tetap) diatur secara hirarkis. Para duta besar, rektor universitas dan para pejabat tingkat tinggi lainnya menerima penataran langsung dari anggota BP7, dalam kursus intensif yang berlangsung selama 120 jam.
Para lulusan penataran P4 yang diadakan oleh pejabat BP7 pusat dan propinsi diberikan derajat Jawa Kuno “Manggala” (komandan), yang memungkinkan mereka memberikan penataran terhadap para pegawai lebih rendah dan bertindak sebagai juru bicara ideologi bagi pemerintah. Pada setiap tingkatan, sepuluh lulusan terbaik mendapatkan hak sebagai penatar, dengan cara ini, setahap demi setahap, P4 mencapai lebih dari dua juta pegawai negeri sipil dan perwira militer hinga 1983.
Kehadiran di setiap sesi penataran P4 merupakan keharusan. Ketinggalan satu hari saja akan berarti gagal mengikuti penataran. Tidak ada alasan yang dapat diterima bagi ketidakhadiran, bahkan meskipun alasan itu adalah karena anggota keluarga meninggal. Juga tidak cukup jika peserta hanya hadir, mereka juga harus memiliki sikap yang benar. Warga negara Indonesia yang hidup di luar negeri juga diwajibkan mengikuti panataran P4 di kedutaan-kedutaan besar dan konsular mereka. Acara khusus “pengenalan” Pancasila selama tiga hari bahkan diberikan di mana sejumlah pengusaha asing yang tinggal di Indoesia diminta menghadiri.
Pada tahun 1977-1978, Departemen Pendidikan mengadakan sejumlah revisi terhadap kurikulum univeritas, yang menyebabkan diperkenalkannya kuliah Pancasila sebagai bagian kurikulum dasar yang diwajibkan di semua lembaga pendidikan tinggi. Salah satu edaran yang diberikan pada para pimpinan lembaga pendidikan tinggi dari Dirjen Pendidikan Tinggi menunjukkan bahwa tujuan kualiah tersebut adalah untuk menciptakan keyakinan pada Pancasila sebagai “Volkgeist” (jiwa) bangsa (aslinya dari bahasa Jerman). Seperti dalam penataran P4, kuliah Pancasila di universitas-universitas sebagian besar terdiri dari kuliah mengenai Pedoman P4, UUD 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1978.
Pemusatan propaganda ideologi secara nasional bagi orang dewasa disesuaikan dengan pengawasan yang sama ketat terhadap produksi materi Pancasila untuk para siswa sekolah. Tidak lama setelah Daoed Joesoef mengambil alih Menteri Pendidikan pada Maret 1978, Darji diangkat Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.
Tanggung jawab untuk Pendidikan Moral Pancasila (PMP) –yang dapat disejajarkan dengan P4 bagi anak-anak sekolah yang hingga saat itu ditangani oleh unit utama pengembangan kurikulum departemen, dilimpahkan hanya pada Darji. Buku teks yang dihasilkan team Darji menjadi teks standar yang diwajibkan di semua sekolah. Nilai-nilai yang disebarluaskan dalam kampanye ideologi Orde Baru paska 1978 dinyatakan dengan jelas dalam buku teks PMP. Tema-tema kunci dalam buku teks ini adalah hirarki, ketertiban, kepemimpinan, dan  keluarga.
Memang benar bahwa P-4 memiliki fungsi hubungan publik. Pemerintah jelas sangat ingin memberikan kesan terhadap para pegawai negeri sipil pentingnya mempertahankan standar moralitas yang tinggi. Karena target kritik mengalami perubahan, maka fokus P-4 juga mengalami perubahan.
P4 mungkin paling baik dipahami sebagai bagian dari misi jangka panjang untuk membersihkan Indonesia dari sisa-sisa konflik dan persaingan dalam kebudayaan politik yang lama dan untuk menggantikannya dengan wacana tradisi semu yang baru berupa kepatuhan dan keserasian. Maka, satu tujuan utama kampanya P4 adalah untuk membentuk rakyat Indonesia dalam citra yang baru, untuk menciptakan apa yang disebut pemerintah “Manusia Pancasila” atau “Manusia Seutuhnya”.
***
Keadaan bangsa saat ini berubah dan berubah dengan cepat. Kita perlu mengantisipasinya secara baik demi keutuhan bangsa dan Negara. Brigade Nusantara (Brinus) memiliki tanggungjawab moral terhadap kelangsungan kehidupan bangsa dan Negara.
Dalam pandangan Brinus, pemerintah harus jalankan politik luar negeri secara baik, harus dikemudikan dengan lincah, waspada dan berhati-hati. Pelaksanaan politik luar negeri kita yang bebas aktif itu terus kita abdikan kepada kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang.
Kita memberi tekanan penting pada masalah-masalah ekonomi, karena pembangunan ekonomi inilah yang merupakan tugas nasional kita yang paling besar dewasa ini. Dalam hubungan ini kerjasama di bidang ekonomi dengan negara-negara maju yang selama ini ditempuh agar dilanjutkan dengan tetap menjaga jati diri bangsa ditingkat bangsa-bangsa.
Di panggung perjuangan ekonomi dunia, kita berjuang untuk mewujudkan keadilan ekonomi internasional dan pembangunan negara-negara yang sedang membangun, dalam kerangka besar pembentukan Tata Ekonomi Dunia Baru. Karena itu kita mengajak seluruh dunia ketiga untuk menyatukan gagasan, kekuatan dan langkah bersama agar keadilan ekonomi dunia benar-benar menjadi kenyataan. Tanpa ini maka negara yang telah maju akan makin maju, dan negara yang masih terbelakang akan tetap ter-belakang.
Kita menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi negara-negara yang sedang membangun banyak dipengaruhi oleh situasi ekonomi dunia. Jelasnya, keadaan ekonomi dan pembangunan kita banyak dipengaruhi oleh naik turunnya harga bahan mentah di pasaran dunia. Karena itu kestabilan harga bahan mentah pada tingkat yang layak merupakan salah satu perjuangan kita. Perjuangan yang penting ini telah mencapai titik-titik terang, ialah dengan adanya kesepakatan dari negara-negara industri untuk membentuk suatu "Dana Bersama" guna membiayai cadangan bahan-bahan mentah tertentu yang diekspor oleh negara-negara yang sedang membangun.
***
Setelah mengamati kondisi kehdupan bangsa saat ini, tentu rasa prihatin itu ada, tapi tidak perlu putus asa. Memang, masa lampau atau hari-hari kemarin telah kita lewati dan berlalu. Kita tak mungkin menariknya kembali hari ini dan kedepan. Disukai atau tidak, hari-hari kemarin dengan berbagai peristiwa dan kejadian, menggembirakan maupun mengecewakan, sudah merupakan bagian dari sejarah bangsa kita.
Kita tak mungkin mengingkarinya. Kalau kita ingkari, hal itu berarti mengingkari sejarah kita sendiri. Yang lebih penting bagi kita, bukanlah membanggakan keberhasilan / kemenangan atau sebaliknya meratapi kegagalan atau kekalahan kita. Yang penting bagi kita adalah, bagaimana kita dapat mengambil pelajaran dari pengalaman kemarin agar dalam melanjut-kan perjalanan selanjutnya kita tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan, agar kita mampu menebus kegagalan-kegagalan yang pernah dialami yang ikut mengisi lembaran hari-hari kemarin dengan bekerja lebih tekun, lebih tertib dan lebih menghormati satu dengan yang lain.
Kemampuan kita untuk bersikap dewasa dalam menanggapi berbagai kenyataan yang jelas tidak seluruhnya menggembirakan itu pasti akan menghindarkan kita dari perasaan kecewa dan putus asa. Bahkan semua itu akan menjadi bahan berharga untuk melihat dan mengkaji kelemahan dan kekuatan kita, kekurangan dan kelebihan kita, yang sangat besar artinya dalam rangka mengurangi masa depan dengan segala tantangan dan masalahnya. Tantangan yang cukup besar, seperti yang kita ketahui saat ini, agar disikapi dengan hati-hati dan penuh rasa tanggungjawab.
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala kelangkaan dan keterbatasan kita, kita harus berjalan dengan langkah maju, yang mantap menuju masa depan yang lebih baik. Jangan kita mewariskan ketidak pastian masa depan bagi generasi pelanjut kita. Kita tidak ingin membuat mereka bergerak dari titik awal kembali. Sudah barang tentu hal ini menuntut kita untuk tidak bersikap tergesa-gesa, ingin memetik dan menikmati buah pembangunan secepat mungkin. Kenikmatan yang kita rasakan sebagai generasi tua, justru karena kita dengan segala jerih payah dan keprihatinan berusaha sekuat tenaga untuk membuat generasi setelah kita, dapat hidup lebih layak dan lebih baik dari generasi sekarang.
Saya mengajak kepada seluruh anggota Brinus di seluruh Indonesia, agar selalu memajukan tekad dan menyerasikan langkah dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa yang harmonis dan selaras dalam bingkai persatuan. Arungi masa depan bangsa seraya tetap berdiri di atas garis lurus yang 
berpangkal pada cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Hanya dengan kesetiaan pada cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 kelestarian dan keutuhan bangsa kita dapat terpelihara. Hanya dengan kesetiaan pada cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 Masyarakat Pancasila dapat kita wujudkan.
Semoga Allah Yang MAHA ESA senantiasa memberkahi segala usaha kita.
Sekian dan terima kasih.
Jakarta, 10 Mei 2017
Ketua Umum
BRIGADE NUSANTARA,
ENDRI HENDRA PERMANA

Share
Banner

Indonesia Media Center

Indonesia Media Center, Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik

Post A Comment:

0 comments: