Jakarta, IMC - DPN Brigade Nusantara (Brinus) menggelar diskusi online dengan
mengangkat tema "NKRI dan Bhineka Tunggal Ika." Hal itu disampaikan
Endri Hendra Permana kepada IndonesiaMediaCenter.com, Selasa (16/5).
"Diskusi ini digagas hasil kajian
bidang politik dan hukum Brinus dengan melihat dinamika kebangsaan," kata
Endri.
Diskusi dimulai pkl 17.00 wib dan berakhir
pkl 22.15 wib. Diskusi yang dipandu Akhmad Bumi dari Ketua LBH Brinus ini
didahului dengan memutar secara online lagu Indonesia Raya, juga pengiriman
foto bendera merah putih raksasa yang diterjunkan dari udara sebagai bentuk
motivasi peserta diskusi, setelah itu dari DPN Brinus menyampaikan materi 1
sampai dengan 5 tentang sejarah NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, lalu
didiskusikan.
Dari diskusi online ini, beberapa pikiran
muncul dari peserta diskusi antara lain datang dari Mayjen TNI Purn. Sutrisno
menyampaikan pikirannya antara lain bahwa geo politik kita adalah Pancasila dan
geo strategi kita adalah politik bebas aktif.
Baca juga : Pidato Ketua Umum Brigade Nusantara (BRINUS)
Perwira pensiunan Angkatan Darat ini
mengatakan Indonesia saat ini seolah menjadi gamang dalam perjalanannya,
seolah kehilangan empati solidaritas dan kepedulian, salah satu penyebabnya
adalah implementasi nilai-nilai pancasila luntur.
Kita ini demokrasi Pancasila, bukan
demokrasi liberal. Implementasinya nilai-nilai Pancasila sudah keluar dari
nilai-nilai luhur Pancasila yang seharusnya kita tegakkan seperti mengedepankan
asas kekeluargaan. Yang ada saat ini adalah individualisme yang tinggi,
sementara individuisme adalah praktek demokrasi liberal, dan itu tidak sesuai
dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara kita.
Menurut pak Barto, sebutan nama dalam group online mengatakan
karena hegemoni atau kendali bangsa luar cukup kuat terhadap Indonesia.
Sehinggga cukup mempengaruhi kinerja pemerintahan yang memiliki cita-cita untuk
mewujudkan Bhineka Tunggal Ika seperti yang diletakkan para pendiri bangsa.
Padahal konsep pak Presiden adalah Trisakti atau berdiri dengan kaki sendiri, itu
adalah konsep bagus.
Pak Andi dari Semarang bahkan mencurigai
kalau carut marut bangsa ini berawal dari pengesahan internasional covenan on
economic, social dan cultural right tentang hak ekonomi, sosial, politik yang
dirativikaai kedalam UU Nomor 11 tahun 2005, yang memberi kebebasan penuh pada
individualisme atas dasar HAM dan demokrasi, bebas tanpa batasan nilai. Padahal
itu tidak sesuai dengan Pancasila.
Seperti apa nilai-nilai yang tidak
diimplementasikan, menurut Akhmad Bumi selaku pemandu diskusi akan didiskusikan
kembali dalam sebuah forum seperti disampaikan pak Wibowo. Pak Yogi mengingatkn
agar kita tetap menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa serta tidak
menerima pikiran yang memecah belah bangsa. Yogi mengusulkan agar ada lembaga pengawal
Pancasila. Kalau MK mengawal konstitusi, perlu ada lembaga khusus yang mengawal
Pancasila.
Solusi yang ditawarkan dalam diskusi
online ini adalah usaha yang sungguh-sungguh dari semua pihak untuk
mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara dalam Bhineka Tunggal Ika, berbeda tapi tetap satu.
"Diskusi online ini sebaiknya
ditindak lanjuti dengan penyelenggaraan suatu forum diskusi panel dengan
menghadirkan sebanyak mungkin para ahli atau pakar yang berkompeten yang
mempunyai perhatian serius terhadap permasalahan bangsa dimaksud," saran
pak Wibowo dalam diskusi online tersebut.
"Forum ini diharapkan dapat
menghasilkan modul-modul implementasi nilai-nilai Pancasila yang dapat
diaktualisasikan dalam berbagai bentuk yang bertema wawasan kebangsaan yang
mengakar pada NKRI dan Bhineka Tunggal Ika," tandas Endri Hendra Permana
selaku Ketua Umum Brinus. (red/ab)
Tags
Nasional